Revisi taksi online yang sudah disepakati oleh atasan taksi online sebelumnya resmi dijalankan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai 1 April 2017. Penetapan regulasi baru terkait 11 poin revisi dituangkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.
Dari 11 poin revisi, ada beberapa materi yang hingga saat ini belum bisa langsung diterapkan. Regulasi baru itu antara lain, pengujian bertahap - tahap (KIR) kendaraan, stiker, penyediaan akses digital dashboard, penetapan tarif batas atas dan bawah, pengenaan pajak, kuota, dan penggunaan nama pada surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Sebelum dikonfirmasi, Humas Ditjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan, menjelaskan poin tersebut tetap akan diterapkan, namun untuk pelaksanaannya membutuhkan masa transisi.
"Sedang disiapkan karena memang butuh waktu untuk melakukannya. Kita juga sudah berikan batas waktu, ada yang dua bulan ada yang tiga bulan baru akan diterapkan,
Menurut admin Pitra, terkait soal stiker, uji KIR, dan akses digital dasboard diberikan waktu transisi selama dua bulan, atau tepatnya sampai 1 Juni 2017. Hal ini dilakukan dengan adanya pertimbangan untuk membantu menyediakan akses digital dashboard dibutuhkan sinkronisasi teknologi informasi (TI) antara Kementerian Komunikasi dan Informatikan dan Kementerian Perhubungan.
Sedangkan untuk stiker diberikan waktu untuk menyiapkan tugas - tugas teknologi Radio-Frequency Identification (RFID), yang nantinya berguna untuk validasi data. Untuk KIR masa transisi diberikan guna meningkatkan kualitas dan pelayanan serta kerja sama dengan pihak swasta atau agen pemegang merek (APM) yang menyelenggarakan uji KIR.
Sebelum dikonfirmasi, Humas Ditjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan, menjelaskan poin tersebut tetap akan diterapkan, namun untuk pelaksanaannya membutuhkan masa transisi.
"Sedang disiapkan karena memang butuh waktu untuk melakukannya. Kita juga sudah berikan batas waktu, ada yang dua bulan ada yang tiga bulan baru akan diterapkan,
Menurut admin Pitra, terkait soal stiker, uji KIR, dan akses digital dasboard diberikan waktu transisi selama dua bulan, atau tepatnya sampai 1 Juni 2017. Hal ini dilakukan dengan adanya pertimbangan untuk membantu menyediakan akses digital dashboard dibutuhkan sinkronisasi teknologi informasi (TI) antara Kementerian Komunikasi dan Informatikan dan Kementerian Perhubungan.
Sedangkan untuk stiker diberikan waktu untuk menyiapkan tugas - tugas teknologi Radio-Frequency Identification (RFID), yang nantinya berguna untuk validasi data. Untuk KIR masa transisi diberikan guna meningkatkan kualitas dan pelayanan serta kerja sama dengan pihak swasta atau agen pemegang merek (APM) yang menyelenggarakan uji KIR.
